Tanah Karo- Lintasnusantara.Net

Pengusutan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan negeri karo dalam studi kelayakan pengadaan lahan TPA (tempat pembuangan akhir) tahun anggaran APDB Tahun 2015 dinas kebersihan dan pertamanan kab. Karo akhirnya kembali menguap. Pasalnya fakta kerugian negara yang selama ini digembor gemborkan melalui media sesuai dari press relase kejaksaan negeri Karo sebesar 1,7 M yang disangkakan kepada tersangka BK (50) oknum salah satu ASN dilingkup pemda Karo,menjadi perhatian kalangan dan publik.

Buntut kerugian negara ini, selain menahan BK ada tersangka lain ditahan oleh penyidik kajari Karo inisial CT mantan kepala dinas perkim kab. karo dan Kontraktor Risdianto.

Perbuatan tersangka BK, banyak kalangan ditengah masyarakat yang telah meyakini kerugian negara mencapai 1,7 M sudah final dan mengikat. Hasil penelusuran terungkap bahwa berbeda dengan yang disampaikan oleh penyidik kajari ketengah masyarakat lewat media sebagai Akuntabilitas informasi publik.

Hasil data yang dimiliki dijelaskan bahwa kerugian negara kasus studi kelayakan pengadaan lahan TPA, seusai hasil audit penghitungan keuangan kerugian adan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan propinsi sumatera Utara nomor :SR-/PE. 02/5.2/2020 tanggal 23 April 2020 hanya sebesar Rp. 227.176. 000 bukan sebesar 1.7 M. Ternyata fakta data berbeda dan ini harus kita klarifikasi, dari mana penghitungannya sedangkan hasil audit BPKP sudah jelas. Katanya

Kedepan kita akan angkat kepermukaan fakta sebenarnya, jika pihak keluarga menginginkan pendampingan dipersidangan, ini masalah keadilan jangan menggulirkan kerugian tidak mendasar sesuai keterangan ahli yaitu BPKP Perwakilan Sumut, dengan tujuan tertentu. Pungkasnya (Red)

Sumber: https://www.lintasnusantara.net