Bupati Terkelin Brahmana SH MH didampingi sejumlah pimpinan OPD saat zoom meeting. (Andalas/robert tarigan)

Kabanjahe-andalas Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH mengakui di masa kepemimpinannya banyak menuai Kritikan terkait SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) dari APBD Karo, yang setiap tahun hampir beruntun terjadi.

Salah satunya, sorotan dari group "Kita Bisa Ubah Karo" mengupas dan mencari akar masalah penyebab terjadinya SiLPA di Pemkab Karo, melalui diskusi zoom meeting dan memanfaatkan daring media sosial, oleh moderator Aries Eklesia Sebayang.

Banyak faktor yang menyebabkan adanya SiLPA yang hampir beruntun setiap tahun. Namun faktor penyebab paling umum adalah penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal. Hal ini diungkapkan Bupati Terkelin Brahmana di sela sela zoom meeting, Sabtu (11/07/2020) pukul 21.30 WIB di ruang Karo Command Centre, Kantor Bupati Karo.

Juga terlihat hadir Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Andreasta Tarigan, Kepala Inspektur Philemon Brahmana, SH, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi, Kalak BPBD Ir Martin Sitepu, Kadis Kesehatan drg Irna Safrina Meliala, Kadis PUPR Edward Pontianus Sinulingga, Kadis Perikanan Sarjana Purba SSTP, Kadis Pendidikan DR Eddi Surianta Surbakti, MPd, Kadis Pertanian Ir Metehsa Purba, Dirut BLUD RSU Kabanjahe dr Arjuna Wijaya SpP.

Selain itu, ditemukan bahwa penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal disebabkan antara lain oleh kelemahan pada rencana atas tahapan pelaksanaan kegiatan. “Selain itu ada juga kelemahan pada sumber daya manusia baik jumlah dan kualitas yang relatif terbatas, adanya frekuensi penggantian atau rotasi pejabat,” beber Terkelin Brahmana.

Di samping itu, faktor lain, Silpa juga dapat terjadi karna adanya tambahan alokasi DAK di tengah tahun anggaran berjalan dan pemberlakuan peraturan pelaksanaan anggaran di tengah tahun anggaran berjalan. "Ada juga proses gagal lelang, jangka waktu yang pendek, keterbatasan bahan baku, dan faktor musim (force majeure). “Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 disebutkan bahwa Silpa merupakan salah satu pos pembiayaan daerah,” katanya.

"Kegamangan dan keterbatasan memaknai, masih banyaknya pihak yang belum memahami betul apa itu SiLPA, sehingga dalam melakukan penilaian, sering sekali tidak objektif, hanya pada masalah efisiensi/inefisiensi saja dan pola pikir negatif thinking,” tegas Bupati.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Andreasta Tarigan menyikapi adanya sorotan terkait Silpa yang dianggap kebobrokan ASN dalam mengelola anggaran APBD Karo seperti tahun 2016 – 2019, mengaku Silpa adalah hal yang berkaitan erat dengan masalah pembiayaan. “Pembiayaan itu sendiri merupakan penerimaan yang perlu digunakan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya,” sebutnya.

Dikatakan Andreasta Tarigan, penjelasan lebih lanjut mengenai makna surplus atau defisit yaitu bahwa selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD."Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang salah satu komponennya adalah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA ) daerah tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang APBD dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.

“Sedangkan, Silpa dapat bersumber antara lain dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, sisa penghematan belanja, sisa belanja DAK (dana alokasi khusus) sisa belanja dana bagi hasil atau sisa belanja dana penyesuaian,” ungkap Andreasta lagi.

Dengan demikian, bahwa SiLPA yang diperhitungkan setiap tahun anggaran bukan dikembalikan kepada Pemerintah Pusat, melainkan hanya dilaporkan, mengenai Silpa selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan di daerah Kabupaten Karo setiap tahun anggaran sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dibahas eksekutif dan legislatif.

Namun demikian, sejumlah praktisi meminta Pemkab Karo harus melakukan evaluasi kapasitas kinerjanya dalam penyerapan dana pembangunan dan secara serius memperbaiki kelemahan-keleman penyebab terjadinya Silpa. Dari sisi perencanaan, perlu peningkatan akurasi perencanaan penerimaan APBD. Sedangkan dari sisi pelaksanaan APBD dapat dilakukan dengan mendorong penyerapan anggaran sesuai rencana melalui peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Sejumlah tokoh dari beragam praktisi dan akademisi, tokoh agama, tokoh cendekiawan dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam group "Kita Bisa Ubah Karo" menggelar zoom meeting bersama Bupati Karo dan SKPD terkait, maupun DPRD Karo untuk mengupas keberhasilan WTP dan Silpa. (RTA)

Sumber: http://harianandalas.com