Kabanjahe-andalas Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karo meraih penilaian opini WTP (wajar tanpa pengecualian), yang diterima Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH dari pihak BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Senin (29/06/2020) beragam pendapat dan penilaian.

Ada yang memberi pujian, bahkan bertanya serta mengaitkan keberhasilan ini dengan keberadaan SiLPA dan KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Padahal, penilaian tertinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu, diketahui, baru untuk pertama kalinya diraih Pemkab Karo.

Untuk mengupas hal itu, sejumlah tokoh dari beragam praktisi dan akademisi, tokoh agama, tokoh cendekiawan dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam group "Kita Bisa Ubah Karo" akan menggelar zoom meeting bersama Bupati Karo dan SKPD terkait, maupun DPRD Karo untuk mengupas keberhasilan WTP dan SiLPA.

Seperti diketahui, Sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SiLPA ada dua, yakni: (1) untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan (2) membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan, pro kontra dalam menilai keberhasilan Pemkab Karo menerima penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan Sumut, itu sah-sah saja. "Melalui diskusi secara terbuka seperti itu akan menambah wawasan kita sekaligus sebagai edukasi dan pencerahan,"ujarnya, Jumat (10/07/2020) di sela menghadiri acara BRI Peduli Pasar di Berastagi.

Menurut bupati, di alam demokrasi terbuka sekarang ini, wajar beda pendapat. "Tapi jangan menghakimi, kita juga siap terbuka dan memaparkan semuanya, apa yang disuarakan oleh group "Kita Bisa Ubah Karo" dalam acara tayangan zoom meeting patut kita apresiasi sebagai sumbangsih pemikiran untuk kemajuan daerah kita,"katanya.

Momen seperti ini akan kita manfaatkan sebagai media sosialisasi, supaya asyarakat memahamai dan mengetahui, bahwa Pemkab Karo selalu bekerja berdasarkan regulasi dan aturan, sehingga isu yang tidak benar berkembang diterima oleh siapapun dapat tereleminasi akibat segelintir orang.

Apalagi, selera tidak sama, apa pun kami kerjakan sudah pasti akan selalu menuai protes dan kritikan."Filosofi ini harus kita pahami. Jadi, jangan pernah heran, inilah alam demokrasi,"kata Bupati Terkelin Brahmana.

Lanjutnya, belum tentu yang kita anggap berhasil dalam pekerjaan, orang lain menilainya suatu kegagalan. “Padahal, sederet prestasi dan keberhasilan yang diraih Pemkab Karo selama ini bukan datang secara instan, tapi butuh waktu dan proses lama dengan sejumlah kriteria penilaian yang sangat ketat. Dan pengakuan keberhasilan itu datang dari Pemprovsu, Kementerian RI, BPK RI dan lembaga-lembaga kredibel dan diakui kiprahnya secara nasional,” tuturnya.

Untuk itu, Bupati Terkelin Brahmana mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang turut berpartisipasi dalam zoom meeting bertema "WTP, Silpa dan KKN”, yang diselenggarakan Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 19.00 WIB. "Bersama kita bisa, bersama akan terwujud cinta kasih,"tutupnya. (RTA)

 

Sumber: http://harianandalas.com